KomentarKementerian Pertahanan hari ini mengajukan laporan kepada Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) mengenai pembelian enam helikopter tempur ringan senilai lebih dari RM300 juta pada tahun 2015, yang sampai sekarang belum diterima oleh Angkatan Bersenjata Malaysia.
Laporan itu diajukan oleh perwakilan kementerian di kantor pusat MACC.
 |
| Helikopter MD530G |
Menurut sumber kementerian, helikopter tempur ringan McDonnell Douglas MD530G seharusnya diterima dalam dua fase, yaitu dua pada Juli 2017, dan sisanya pada Desember 2018.
Sumber itu mengatakan syarat-syarat perjanjian pembelian tidak melindungi kepentingan pemerintah, yang termasuk klausul seperti 'kontrak berlaku selama dua tahun, atau, sampai perusahaan lokal yang ditunjuk sebagai agen berhasil mengirimkan helikopter.'
Menurut sumber itu, persetujuan untuk pembelian aset militer pada November 2015 juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
"Kontrak itu dilakukan melalui negosiasi langsung dengan agensi, sementara banyak ketentuan kontrak tidak menguntungkan bagi pemerintah, misalnya, kontrak itu disetujui tanpa spesifikasi militer, persyaratan wajib dalam pembelian aset militer," sumber tersebut kata.
Dia mengatakan McDonnell Douglas juga telah membatalkan kontrak perusahaan lokal sebagai agennya di Malaysia pada saat perjanjian pembelian helikopter ditandatangani.
Sumber tersebut menambahkan bahwa pemerintah Malaysia telah membayar RM112,65 juta, yang merupakan 35 persen dari total biaya akuisisi, kepada perusahaan. (Herru Sustiana)
Sumber : bernama.com
